Krisis Hormuz: Ujian sebenar keselamatan tenaga Asean

Krisis di Hormuz menunjukkan ujian kesetaraan keamanan tenaga ASEAN. Meskipun wilayah ini sekarang lebih cepat memecahkan masalah keamanan tenaga, Asean belum mengembangkan kekuasaan kolektif untuk menghadapi gangguan berlangsung dan ketegangan yang berterusan. Setelah konflik pertama di Barat Tenggara terjadi, pihak-pihak ASEAN laju mendapatkan alternatif pilihan dan rencana pelindung melalui pengendalian harga, pengeluaran bahan api, dan upaya melindungi industri yang terkena.

ASEAN juga menggerakkan langkah spesifik seperti pertemuan ministeri tinggi dan mekanisme pengawasan, namun dampak dan kerjasama mereka masih terbatas. Pertemuan Menteri-menteri Luar ASEAN kedua puluh sembilan (AMM ke-59), yang berlangsung di Manila pada 21 Juli, mencoba meningkatkan kesaudaraan dan pemahaman antar wilayah untuk meningkatkan kekuasaan dalam menghadapi krisis ini.

Namun, perbedaan struktur tetap menjadi pembatas, terutama dalam struktur kuasa dan realitas geopolitik. ASEAN masih kurang memiliki keinginan politik yang kuat dan kemampuan yang diperlukan untuk berfungsi sebagai benteng strategi ASEAN dalam menghadapi cabaran. Indonesia, sebagai negara terkuasa, telah menjadi importan minyak mentah sejak 2022, namun masih menghadapi risiko dari risiko dari importan minyak dan subsidi yang besar.

Malaysia dan Brunei memiliki peningkatan fisik yang lebih kuat dari penghasilan minyak dan gas domestik, namun ini tidak menjamin keamanan dari dampak krisis. Filipina dan Vietnam berdepan dengan struktur yang paling ketara, dengan Thailand yang lebih agresif dalam mencari sumber-sumber alternatif, peningkatan kapasitas pengendalian, pengendalian harga, dan batasan eksport.

Seluruh perbedaan dan gagal siapnya ini menciptakan peta tenaga dan tingkat keamanan antarwilayah yang tidak seimbang.